Kesadaran Sosial

A. TERBENTUKNYA KESADARAN NASIONAL

1. Lahirnya kelompok intelektual

Sistem diskriminasi rasial terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan. Sistem yang dikembangkan tersebut dikenal dengan Stelsel Kolonial. Masyarakat terbelah dalam beberapa strata yaitu orang Belanda asli/totok, Belanda Campuran, Timur Asing dan Bumi Putra (pribumi). Masyarakat pribumi ini masih memiliki tingkatan-tingkatan seperti golongan bangsawan, priyayi dan rakyat biasa.

Dalam masalah pendidikanpun juga terjadi diskriminasi, karena sekolah untuk masyarakat Eropa, Timur Asing dan kelompok bangsawan berbeda dengan sekolah untuk golongan pribumi. Untuk pribumi adalah sekolah kelas dua, yang hanya untuk kemampuan membaca dan menulis. Dengan demikian golongan pribumi akan tertinggal dalam bidang intelektual.

Salah satu ciri masyarakat terjajah, adalah terbatasnya kaum cerdik pandai (intelektual). Jika ingin merubah semua itu tentunya bagaimana rakyat dapat memperoleh kesempatan belajar yang selama ini terjadi diskriminasi antara orang Belanda dengan kaum Bumi Putra. Dalam rangka mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran ternyata masih ada sekelompok masyarakat di Belanda yang peduli akan nasib rakyat Indonesia itu.

Pada tahun 1898, dalam majalah de Gids, dia menulis artikel berjudul Een Ereschuld (Hutang Kehormatan atau Hutang Budi). Dijelaskannya bahwa Belanda banyak menyengsarakan rakyat Indonesia. Telah begitu besar kekayaan Indonesia mengalir ke Belanda (politik batig slof). Untuk itu, perlu ada pengembalian kepada bangsa Indonesia oleh pemerintah Belanda, karena itu merupakan suatu hutang.

Terbatasnya kaum cerdik pandai oleh karena bidang pendidikan bukan menjadi prioritas Belanda. Pada masa VOC keinginan Belanda adalah bagaimana memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya diambil kebijakan monopoli perdagangan. Sistem Tanam Paksa yang dilakukan oleh Belanda ternyata membawa kesengsaraan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Pelaksanaan sistem tanam paksa telah mengakibatkan rakyat Indonesia menderita.

Namun karena desakan dari berbagai pihak terutama dari kalangan kaum liberal di negeri Belanda lahir kemudian politik etis. Kebijaksanaan yang diambil sebagai balas budi adalah dengan menerima konsep Th. C. Van Deventer yang dituangkan dalam trilogi, yang meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi.

Di atas telah disebutkan, bahwa sistem pendidikan kolonial bersifat diskriminatif. Pada mulanya, diperkenalkan Sekolah Kelas Dua untuk anak-anak pribumi dan Sekolah Kelas Satu untuk anak-anak pegawai negeri, orang-orang yang punya kedudukan dalam masyarakat, dan masyarakat golongan “berpunya”. Bagi golongan Eropa dan para bangsawan disediakan Sekolah Rendah. Sejak Abad ke-20 dibuka sistem sekolah desa atau Volksschool yang lamanya tiga tahun. Bagi yang akan melanjutkan, disediakan sekolah sambungan (Vervolgschool) selama dua tahun.

Perkembangan sistem pendidikan itu sebenarnya menjadi bumerang bagi Belanda di Indonesia. Walaupun sistem pendidikan Barat memperkenalkan sistem nilai Barat, akan tetapi rasa kebangsaan rakyat Indonesia tidaklah luntur. Hal itu terlihat dari munculnya semangat kebangsaan, yang kemudian menjadi sebuah gerakan. Muncullah tokoh-tokoh pergerakan nasional, seperti dr. Sutomo, dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Surjadi Suryaningrat, tidak dapat dilepaskan dari adanya kemajuan dalam bidang pendidikan tersebut. Melalui ilmu yang diperoleh di bangku sekolah, kesadaran mereka justru tumbuh subur untuk menyusun kekuatan, yang kemudian menjelma menjadi organisasi modern. Semua itu tidak terlepas dari munculnya para intelektual yang akhirnya menjadi pelopor pergerakan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan Politik Etis, pemerintah Belanda mencanangkan Politik Asosiasi dengan semboyan unifikasi. Politik Asosiasi berkaitan dengan sikap damai dan menciptakan hubungan harmonis antara Barat (Belanda) dan Timur (Rakyat pribumi). Dengan Politik Asosiasi dan semboyan unifikasi, akan terjadi suatu proses pembelandaan terhadap rakyat Indonesia. Namun demikian ternyata cara yang dilakukan Belanda ini tidak memperoleh sambutan dari rakyat Indonesia sehingga kebijakan ini tidak membawa hasil. Mereka berpandangan bahwa bangsa Belanda merasa superior, lebih kuat dan unggul, sehingga politik Asosiasi justru menimbulkan hubungan yang paternalistik. Belanda berperan sebagai Bapak dan Indonesia sebagai anak yang masih harus dibina.

Setelah dilaksanakannya Politik Etis sebagai salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda, banyak lembaga pendidikan mulai berdiri. Namun demikian ternyata diskriminasi rasial menjadi salah satu hambatan masuk sekolah. Sistem pendidikan juga dikembangkan disesuaikan dengan status sosial masyarakat (Eropa, Timur Asing dan Bumiputra). Untuk kelompok bumiputra masih diwarnai oleh status keturunan yang terdiri dari kelompok bangsawan kaum priyayi dn rakyat jelata.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka struktur pendidikan terdiri dari pendidikan dasar yang didalamnya ada ELS (Europese Legerschool) dan HIS (Holandsch Inlandschool) untuk keturunan Indonesia asli yang berada pada golongan atas. Sedangkan untuk golongan Indonesia asli dari kelas bawah disediakan Sekolah Kelas Dua.

Dalam pendidikan tingkat menengah ada HBS (Hogere Burger School) MULO (Meer Uitegbreit Ondewijs), AMS (Algemene Middelbare Aschool). Disamping itu juga ada beberapa sekolah kejuruan/keguruan seperti Kweek School, Normaal School.

Untuk pendidikan tinggi, ada Pendidikan Tinggi Teknik (Koninklijk Instituut voor Hoger Technisch Ondewijs in Nederlandsch Indie), Sekolah Tinggi Hukum (Rechschool), dan Sekolah Tinggi Kedokteran yang berkembang sejak dari Sekolah Dokter Jawa, STOVIA, NIAS dan GHS (Geneeskundige Hogeschool).

Pendidikan kesehatan (kedokteran tersebut di atas) yang sejak 2 Januari 1849 semula lahir sebagai Sekolah Dokter Jawa, kemudian pda tahun 1875 diubah menjadi Ahli Kesehatan Bumiputra (Inlandsch Geneeskundige). Dalam perkembangannya pada tahun 1902 menjadi dokter Bumiputra (Inlandsch Arts). Sekolah ini diberi nama STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) yang kemudian pada tahun 1913 diubah menjadi NIAS (Nederlandsch Indische Artsenschool).

Di atas telah dikatakan bahwa munculnya sistem pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan politik etis. Dari sinilah mulai adanya perhatian terhadap perkembangan pendidikan mengingat salah satu dari Trilogi van Deventer secara eksplisit menyebutkan mengenai edukasi.

Jika dikaitkan dengan lahirnya pergerkan nasional, peranan lulusan sekolah Belanda memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini terbukti dengan kehadirannya sebagai pelopor dalam pergerakan nasional dengan mendirikan organisasi seperti studie Fond maupun Budi Utomo.

2. Peranan Pers Dalam Pergerakan Nasional

Salah satu hal mendasar yang dialami oleh para pejuang, khususnya pada masa pergerakan nasional adalah bagaimana mengkomunikasikan perjuangan itu pada pihak lain. Kurangnya komunikasi ini dapat memberikan dampak negatif dalam sebuah perjuangan. Komunikasi sangat bermanfaat dalam upaya mengkoordinasikan perjuangan. Salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk mengkomunikasikan perjuangan itu adalah melalui pers. Ketajaman “pena” pers itu dapat memberikan motivasi pada para pejuang, sebab bagaimanapun sebuah terbitan pasti memiliki “warna” dan nuansa yang subjektif.

Secara umum, pers harus mampu memeperjuangkan objektivitas, menjadi alat pendidikan, alat penyalur aspirasi, sebagai lembaga pengawasan dan juga sebagai upaya untuk penggalangan opini umum. Dengan demikian, pers dapat berfungsi sebgai alat perjuangan bangsa. Bagi bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional itu, pers dapat berfungsi sebagai alat propaganda demi kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan pers amat penting. Pers yang berbahasa Melayu, dalam perjuangan bangsa Indonesia, amat penting karena dapat menarik pembaca dari kelompok Bumi Putra. Keberadaan pers yang berbahasa Melayu merupakan ancaman bagi pers Belanda atau pers Tionghoa. Oleh karena itu, dalam usaha untuk menarik pembaca, pemerintah Belanda juga menerbitkan pers berbahasa Melayu.

Pers mampu memberikan sumbangan terhadap timbulnya kesadaran bangsa Indonesia.

Sebagai contoh, setelah Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, surat edaran yang berkaitan dengan pendirian BU itu dimuat dalam Surat Khabar De Locomotif dan Bataviaasch Nieuwsblad. Hal yang sama juga dilakukan oleh majalah Jong Indie. Pemuatan surat edaran

pendirian Budi Utomo itu memberikan nilai positif karena masyarakat segera tahu sesuatu telah terjadi.

Memperingati 100 tahun bebasnya negara ini dari kekuasaan Perancis mendapatkan reaksi yang amat keras. Hal itu terlihat dari pemuatan tulisan Suwardi Surjaningrat dalam surat kabar de’ Express (surat kabar yang dimiliki Indische Partij). Peranan pers tidak terbatas pada terbitan di Hindia Belanda. Di luar negeri pun (negeri Belanda) Perhimpunan Indonesia menerbitkan Indonesia Merdeka. Penerbitan tersebut memberikan sumbangan besar dalam mengkomunikasikan perjuangan bangsa Indonesia di luar negeri. Ini terbukti dari seringnya Perhimpunan Indonesia mengikuti pertemuan internasional.

B. MUNCULNYA ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL

Nasionalisme jika dilihat dari aspek bahasa, memiliki akar kata Natie (Belanda), atau nation (Inggris) yang berarti bangsa. Nasionalisme adalah faham yang berkaitan denga kecintaan terhadap tanah air. Orang yang bersifat nasionalis adalah orang yang mencintai bangsa dan tanah airnya. Kehadiran Jong Java mendorong lahirnya beberapa perkumpulan serupa, seperti lahirnya Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Selebes, Timorees ver Bond, PPPI (Perhimpunan Pelajar- Pelajar Indonesia), Pemuda Indonesia/ Jong Indonesia, Jong Islamienten Bond, Kepanduan, dan sebagainya. Semua organisasi tersebut mendorong timbulnya kesadaran nasional bangsa Indonesia.

1. Budi Utomo (BU)

Budi Utomo sebagai pelopor Pergerakan Nasional Indonesia memiliki semboyan hendak meningkatkan martabat rakyat. Mas Ngabehi Wahidin Sudiro Husodo, seorang dokter di Yogyakarta dan termasuk golongan priyayi rendahan. Dalam tahun 1906 dan 1907 mulai mengadakan kampanye di kalangn priyayi di pulau Jawa.

Di bawah pimpinan Wahidin Sudirohusodo, diupayakan pengumpulan dana untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, didirikan Studie Fond. Studie ini merupakan badan yang bertujuan mengumpulkan dana untuk memberikan

kesempatan yang lebih luas kepada bangsa Indonesia dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Cita-cita luhur itu ternyata kurang memperoleh dukungan, khususnya, dari golongan priyayi. Usaha Wahidin Sudiro Husodo tersebut, ternyata mempengaruhi jiwa Sutomo, seorang mahasiswa STOVIA Jakarta.

Pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa STOVIA memproklamasikan berdirinya Budi Utomo. Pada kesempatan itu, Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Organisasi yang baru berdiri itu menentukan keanggotaannya, dari golongan terpelajar (intelektual).

Pada awalnya, Budi Utomo bukanlah organisasi politik. Hal itu dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mengupayakan hubungan kekeluargaan atas segenap bangsa Bumi Putera,

b. Mengadakan perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah,

c. Mendirikan badan wakaf yang akan mengumpulkan dana untuk kepentingan belanja anak-anak sekolah, dan

d. Memajukan kebudayaan dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam upaya mencapai kehidupan yang layak.

Budi Utomo mengadakan Kongres pertama di Yogyakarta, pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 5 Oktober 1908. Dalam kongres yang dihadiri delapan cabang tersebut, dihasilkan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua : Raden Tumenggung Aryo Tirtokusumo (Bupati Karanganyar)

Wakil Ketua : Wahidin Sudiro Husodo

Sekretaris I : Mas Ngabei Dwidjosewojo

Sekretaris II : Raden Sostrosugondo

Bendahara : Raden Mas Panji Gondoatmodjo

Komisaris : Raden Mas Arjo Surdiputro, R.M. Panji Gondosumarjo, R. Djojosubroto, dan Tjipto Mangunkusumo.

Terpilihnya R.T.A. Tirtokusumo, seorang bupati, ialah untuk lebih memberikan kekuatan pada Budi Utomo, walaupuin dipilihnya karena ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. Sebagai bupati, ia diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menggalang keanggotaan Budi Utomo. Oleh karena ketuanya seorang bupati, Budi Utomo memilih garis perjuangan kooperasi, artinya bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Kolonial Belanda.

Budi Utomo merupakan pelopor organisasi moderen. Organissi ini menjadi model bagi gerakan berikutnya. Walaupun ruang lingkup kegiatan Budi Utomo terbatas pada golongan terpelajar dan wilayahnya meliputi Jawa, Madura dan Bali, akan tetapi Budi Utomo menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Karena itu, oleh Bangsa Indonesia, kelahiran Budi Utomo

diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 31, tanggal 16 Desember 1959.

2. Sarekat Islam (SI)

Semula, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi. Kelahiran SDI didorong dengan adanya keinginan untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa dalam monopoli perdagangan batik di Solo. Dengan sistem monopoli yang dilakukan oleh para pedagang Tionghoa itu, para pengrajin batik yang ada di Solo sangat dirugikan, terutama dalam penentuan harga.

SDI didirikan di Kota Solo oleh H. Samanhudi dengan maksud untuk memajukan perdagangan di bawah panji-panji Islam, SDI juga memiliki tujuan seperti yang terumus dalam anggaran dasarnya sebagai berikut,

a. Mengembangkan jiwa berdagang,

b. Memberi bantuan kepada para anggotanya yang mengalami kesukaran,

c. Memajukan pengajaran dan mempercepat naiknya derajat Bangsa Bumi Putra, dan

d. Menggalang persatuan umat Islam khususnya dalam memajukan kehidupan Agama Islam.

Ruang lingkup keanggotaan SDI terbatas (hanya pedagang yang beragama Islam). Itu merupakan penghalang bagi upaya SDI untuk menjangkau keanggotaan yang lebih luas. Oleh karena itu, ada keinginan agar SDI menjelma menjadi organisasi massa. Untuk itu, pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Dengan perubahan itu, Sarekat Islam menjadi organisasi yang terbuka sehingga memungkinkan untuk menjangkau keanggotaan yang lebih banyak karena Islam menjadi identitas pribumi.

Sarekat Islam berkembang dengan pesat karena Agama Islam menjadi motivasinya. Perkembangan Sarekat Islam amat mengkhawatirkan Belanda. Dalam rangka memantapkan keberadaan Sarekat Islam, ada upaya untuk mendapatkan badan hukum dari Pemerintah Kolonial Belanda. Karena itu, Sarekat Islam mengajukan badan hukum. Keinginan tersebut, ternyata ditolak oleh Belanda, yang memperoleh badan hukum justru Sarekat Islam lokal, sehingga terjadi perpecahan diberbagai daerah.

Perpecahan semula terjadi antara Agus Salim dan Abdul Muis dengan Semaun. Kedua tokoh itu memiliki pandangan yang bertolak belakang. Agus Salim adalah seorang yang agamis (religius), sedangkan Semaun seorang sosialis (bahkan komunis). Dalam Kongres Sarekat Islam, tahun 1921, dilakukan disiplin partai. Tidak diperkenankan adanya keanggotaan rangkap maupun jabatan rangkap antara SI dengan oraganisasi lain.

3. Perhimpunan Indonesia

Orang-orang Indonesia yang ada di Negeri Belanda pada tahun 1908, mendirikan organisasi yang diberi nama Indische Vereniging. Pelopor berdirinya organisasi ini adalah Sultan Kasayangan seorang mahasiswa dan Noto Suroto seorang penyair dari Jogjakarta. Tujuan yang dirumuskan oleh organisasi ini adalah memajukan kepentingan bersama atas orang-orang yang berasal dari Indonesia, baik yang pribumi maupun nonpribumi, yang ada di Negeri Belanda. Dalam perkembangannya, Indische Vereniging, pada tahun 1925, diganti namanya menjadi Perhimpunan Indonesia, dan sejak itu nama perkumpulan ini menggunakan istilah “Indonesia”. Hal ini menjadi penting karena mulai digunakan kata Indonesia sebagai upaya menunjukkan identitas kita.

Kedatangan tokoh-tokoh pergerakan nasional ke Negeri Belanda seperti Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, dan Muhammad Hatta sangat menguntungkan perkembangan Perhimpunan Indonesia. Pada masa kepemimpinan Muhammad Hatta, aktivitas Perhimpunan Indonesia semakin meluas.

Perhimpunan Indonesia banyak mengikuti pertemuan internasional, seperti konferensi internasional yang diadakan di Paris dan Belgia, sehingga mereka dapat mengomunikasikan perjuangan Bangsa Indonesia kepada dunia internasional. Perjuangannya bersifat non-cooperasi dan self help. PI memiliki media, yaitu majalah Hindia Putra. Melalui media ini perjuangan dan cita-cita Bangsa Indonesia disampaikan kepada pihak lain. Untuk lebih menunjukkan sifat ke-Indonesiaannya, nama Hindia Putra diganti menjadi Indonesia Merdeka. Keberadaan PI dalam sejarah Pergerakan Nasional memiliki arti penting mengingat organisasi itu juga membuka keanggotaannya untuk semua mahasiswa yang ada di Hindia Belanda.

4. Indische Partij (IP)

Indische Partai didirikan pada tanggal 2 Desember 1912 sebagai organisasi politik didirikan oleh Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Surjaningrat, dan seorang keturunan Belanda yaitu E.F.E. Douwes Dekker.

Pendirian Indische Partij juga dimaksudkan untuk menggantikan Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh Indische Partij adalah membangun patriotisme sesama “Indiers” terhadap tanah air yang memberi lapangan hidup kepada mereka. Tujuannya adalah bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan dalam memajukan tanah air.

Dalam upaya mempertahankan keberadaannya sebagai organisasi, para pemimpinnya berupaya agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi usaha itu gagal karena pemerintah Hindia Belanda dengan segala cara selalu melarang berdirinya organisasi yang dianggap membahayakan. Bab V Proses Terbentuknya Kesadaran Nasional 77

Dengan semboyan Indie voor Indiers yang artinya Indonesia untuk Bangsa Indonesia, organisasi itu berusaha membangkitkan semangat cinta tanah air walaupun tanpa badan hukum. Karena gerakannya yang radikal, organisasi itu dianggap berbahaya. Akibatnya, para pemimpinnya mendapatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas organisasi. Lebih-lebih setelah terjadi polemik Suwardi Surjaningrat dengan pemerintah Belanda dalam artikelnya “Als ik een Nederlanders was” yang dimuat dalam de’Express. Polemik itu terjadi setelah tulisaannya itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu/Indonesia. Akibatnya para pemimpinnya ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda.

5. Indische Social Democratische Vereniging (ISDV)

Para pegawai Belanda di Indonesia, semula, mendirikan Indische Social Democratische Veregining (ISDV). Dalam perkembangannya, ISDV, pada tanggal 20 Mei 1920, diubah menjadi Partai Komunis Hindia. Setelah itu, diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Pengurusnya ialah Semaun (Ketua), Darsono (Wakil Ketua), Bergsma (Sekretaris) dan anggota pengurus yang terdiri dari Baars, Sugono, dan H.W. Dekker sebagai bendahara. Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi berdiri tanggal 23 Mei 1920. Tokoh yang ada di belakang pendirian PKI adalah Sneevlit, seorang pegawai Belanda yang dikirim ke Indonesia.

Pada tanggal 13 November 1926, PKI mengadakan pemberontakan di Banten, Sumatera disusul tindakan kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Banyak penangkapan terhadap tokoh perjuangan, yang dibuang ke Digul dan Tanah Merah.

6. Partai Nasional Indonesi (PNI)

Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Kelahiran PNI tidak terlepas dari peranan Algemeen Studie Club, yaitu suatu kelompok studi para mahasiswa di Bandung. Rapat pendirian PNI, dihadiri oleh Ir. Soekarno, dr. Tjipto Mangunkusumo, Sudjadi, Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr. Budiarto dan Mr. Soenarjo. Pada rapat pendirian tersebut, terbentuklah susunan pengurus yang disahkan dalam kongres PNI pertama di Surabaya tanggal 27 sampai 30 Mei 1928. Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

Ketua/Pemuka : Ir. Soekarno

Sekretaris/Bendahara : Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo

Anggota : dr. Samsi

Mr. Sartono

Mr. Soenarjo

Ir. Anwari

Dalam Kongres tersebut juga mengesahkan program kerja yang meliputi bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka, memajukan perekonomian nasional, dan memajukan pelajaran nasional. Oleh karena itu, dalam mewujudkannya kemudian didirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, dan perkumpulan koperasi. Garis perjuangan PNI adalah non-cooperative, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda.

Karena ketatnya pengawasan politik oleh pihak kolonial Belanda, para tokoh PNI kemudian ditangkap pada tahun 1930. Akibatnya, Soekarno, Gatot Mangkuprodjo, Markum Sumodiredjo, dan Supriadinata ditangkap dan dajatuhi hukuman oleh pengadilan Bandung. Dalam sidang tersebut, Soekarno menulis pembelaan deangan judul Indonesia Menggugat.

Penangkapan terhadap tokoh PNI merupakan pukulan berat sehingga menggoyahkan kehidupan partai tersebut. Dalam suatu kongres luar biasa di Jakarta tanggal 25 April 1931, diambil keputusan bahwa PNI dibubarkan. Pembubaran PNI ini membawa perpecahan pada para pendukungnya. Sartono kemudian mendirikan Partindo sedangkan Moh. Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia).

7. Permufakatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

Pendirian PPPKI atas usul PNI bersama-sama Sarekat Islam, BU, Pasundan, Sumatransche Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studie Club, dan Algmeen Studie Club. Kesepakatan itu terjadi dalam rapat tanggal 17 sampai 18 Desember 1927. Tujuan yang ingin dicapai dari federasi ini adalah kesatuan aksi dalam menghadapi imperialisme Belanda.

Sebagai suatu federasi dari gerakan kebangsaan PPPKI, mampu mengordinasikan gerakan yang ada, baik yang radikal maupun yang maderat. Upaya PPPKI yang memberikan sumbangan terhadap perjuangan Bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

a. PPPKI mendirikan badan yang bertugas memberikan bantuan terhadap pembebasan pelajar di negeri Belanda.

b. PPPKI mengadakan rapat tahun 1930 karena terjadinya penangkapan terhadap para pemimpin Frond Nasional yang diharapakan dapat memberikan bantuan terhadap keluarga yang ditinggalkan karena masuk penjara Belanda.

c. PPPKI ikut menghadiri Kongres Indonesia Raya tahun 1932. Dalam kongres itu diusahakan peredaan ketegangan diantara organisasi-organisasi politik yang ada di Indonesia.

8. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

TekananPemerintahan Kolonial Belanda mengakibatkan PPPKI sebagai suatu federasi tidak dapat menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, dalam rapat pendirian Concentrasi Nasional yang diadakan tanggal 21 Mei 1939 di Batavia, didirikan GAPI, sebuah federasi baru. Yang menjadi anggotanya adalah Parindra, Gerindro, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, PII, dan Partai Katolik. Yang menjadi latar belakang berdirinya GAPI adalah:

a. kegagalan Petisi Sutardjo,

b. kegentingan nasional akibat timbulnya bahaya fasis, dan Bab V Proses Terbentuknya Kesadaran

c. sikap pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan Bangsa Indonesia.

Di dalam anggaran dasarnya, GAPI mencantumkan hak untuk menentukan sendiri, persatuan nasional, dan persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Semboyan yang dikumandangkan dalam konferensi pertamanya tanggal 4 Juli 1939 adalah Indonesia berparlemen. GAPI mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan nama Manifesto GAPI yang isinya menyerukan kepada semua pihak untuk waspada terhadap bahaya fisis. Untuk pertama kalinya, GAPI dipimpin oleh M.H. Husni Tamrin, Amir Syarifuddin, dan Abikusno Tjokrosujono.

9. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Adanya tekanan terhadap organisasi politik non cooperative oleh pemerintah kolonial Belanda, menyebabkan Studie Club mulai memfungsikan dirinya dalam membina kader-kader bangsa. Karena itulah, Indonesische Studie Club Surabaya yang dipimpin oleh dr. Sutomo mulai mengembangkan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Diubahlah Indonesische Studie Club menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) pada tahun 1931. PBI merupakan salah satu cikal bakal dari Parindra

Tweet